KetapangPers
Diketahui Proyek pemeliharaan jembatan Kabupaten Ketapang senilai Rp2.254.379.000 kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Meski kontrak sudah ditandatangani, Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) telah diterbitkan, dan uang muka sudah dicairkan, di lapangan belum terlihat satu pun aktivitas fisik.
Kontrak bernomor P/2448/APBD/DPUTR-6100/1.03/VIII/2026 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Ketapang dengan penyedia CV. Adi Wijaya ditandatangani pada 12 Agustus 2026. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender, terhitung mulai 18 Agustus 2026 hingga 15 Desember 2026.
Bahkan pada 21 Agustus 2026, uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak diduga telah dicairkan, yaitu sejumlah Rp598.642.295. Dana tersebut seharusnya menjadi modal awal untuk pengadaan bahan, kedatangan alat berat, dan pengerjaan di seluruh lokasi.
Namun hingga kini, di 20 titik lokasi yang tersebar di 9 kecamatan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Muara Pawan, Jelai Hulu, Manis Mata, Sungai Laur, hingga Sungai Hulu belum ada tanda-tanda dimulainya pekerjaan
Dugaan kuat mengarah pada keteledoran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen kontrak sebelum disahkan atau saat masih review. Dalam dokumen penawaran, diduga alat utama berupa ekskavator direncanakan didatangkan dari luar Kalimantan Barat. Tidak ada kepastian kapan alat tersebut tiba, sehingga ada nya keraguan dari pelaksana untuk memulai kegiatan di lapangan, takutnya ketika pergantian alat maka akan jadi temuan.
Kondisi ini terjadi di tengah informasi bahwa sejumlah pejabat terkait pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2025 sedang diperiksa penyidik Polda Kalbar atas dugaan pelanggaran.
Proyek Rehab jembatan yang lokasinya menyebar di Kabupaten Ketapang ini belum sepenuhnya dikerjakan. Hal ini menggugah inspektorat Ketapang maupun APH untuk mencermatinya.
**Red
